PSAK No 50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Pesatnya perkembangan industri perbankan, kompleksitas transaksi yang terjadi di dalamnya, dan besarnya tuntutan masyarakat akan tranparansi bank, memicu perbankan untuk meningkatkan kemampuannya dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat. Jadi ilmu Akuntansi sebagai penyedia informasi bagi pengambil keputusan yang bersifat ekonomi juga dipengaruhi oleh lingkungan bisnis yang terus menerus berubah karena adanya globalisasi, baik lingkungan bisnis yang bertumbuh bagus,dalam keadaan stagnasi maupun depresi. Tiap-tiap negara tentu saja mempunyaistandar akuntansi yang berbeda dengan negara lain. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain kondisi ekonomi, paham ekonomi yang dianut, serta perbedaan kondisi politik dan sosial di tiap-tiap negara. Dengan keadaan yang seperti ini, tentu saja, laporan akuntansi pada perusahaan di masing-masing Negara juga berbeda (Sadjiarto, 1999).

Laporan tahunan (annual report) merupakan  dokumen yang wajib diterbitkan setiap tahun oleh perusahaan. Laporan tahunan perusahaan terdiri dari komponen keuangan dan non keuangan di mana keduanya memiliki arti penting dalam menyampaikan informasi yang berguna bagi pengambilan  keputusan investasi dan kredit yang rasional serta keputusan sejenis lain oleh para stakeholder (Maines et al.,2002 dalam Amran et al.,2009). Sebagai contoh skandal dan kecurangan dalam praktik akuntansi yang menimpa Enron dan WorldCom. Kasus tersebut menyebabkan meningkatnya permintaan untuk pengungkapan dan penyajian yang lebih luas, pada bagian keuangan dan non keuangan dalam laporan tahunan. Meningkatnya permintaan stakeholder disebabkan para investor meragukan angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan tahunan perusahaan. Angka-angka tersebut dianggap kurang transparan dalam menjelaskan kondisi perusahaan. Karena  tujuan utama pengungkapan dan penyajian informasi pada laporan keuangan adalah untuk memberikan bantuan kepada investor, kreditur dan pengguna laporan lainya dalam memahami resiko portofolio investasi sebagai dasar untuk melakukan keputusan ekonomi yang rasional. Oleh karena itu laporan keuangan haruslah memuat pengungkapan dan penyajian informasi yang cukup (full disclosure).

Sehingga dapat dimengerti dan diperbandingkan, meskipun laporan tersebut disusun atas dasar kebijakan akuntansi yang berbeda-beda antar perusahaan agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah interpretasi, maka penyajian laporan keuangan harus disertai dengan pengungkapan (disclosure) yang memadai. Konsekuensinya, pengungkapan kebijakan akuntansi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Pengungkapan tersebut dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami dan dikomparasikan secara lebih baik.

Sejalan dengan perkembangan terkini standar keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia terutama PSAK 50 (revisi 2010) :Instrument Keuangan: Penyajian, maka tuntutan bagi perusahan di Indonesia untuk mengadopsi penuh dan menerapkannya dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan sehingga  pelaporan keuangan yang disajikan dalam bentuk kuantitatif, dimana informasi yang disajikan didalamnya merupakan sumber utama informasi keuangan yang disampaikan oleh manajemen kepada pihak-pihak di dalam maupun di luar perusahaan sehingga menjadi titik perhatian.

Berdasarkan hal inilah penulis akan membahas lebih mendalam tentang “Analisis Kualitas Instrument Keuangan: Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan di Indonesia PSAK 50 (revisi 2010)”

1.2  Rumusan Masalah

Permasalah yang dirumuskan dalam makalah ini adalah Apakah ada perbedaan yang signifikan praktek penyajian pada laporan keuangan perusahaan di Indonesia dengan standar yang sudah di tetapkan?

1.3  Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak di capai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui adakah perbedaan yang signifikan praktek penyajian pada laporan keuangan di Indonesia dengan standar yang sudah di tetapkan..

1.4  Manfaat penulisan

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penulisan antara lain:

1.      Bagi penulis, dengan melakukan penulisan ini memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan baru, wawasan dan dapat menjadi referensi bagi penulis.

2.      Bagi perusahaan, dapat menjadi sebagai catatan/koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitasa laporan keuangan, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.

1.5  Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang makalah ini secara garis besar pembahasan dalam makalah ini dibagi tiga bab yaitu:

BAB I             PENDAHULUAN

                        Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta sistematika penulisan.

BAB II            LANDASAN TEORI

                        Bab ini menguraikan teori yang digunakan sebagai pendukung penulisan.

BAB III          STUDI KASUS

                        Bab ini penulis mencoba membahas kasus yang terkait dengan masalah instrument keuangan :penyajian.

BAB IV          PENUTUP

                        Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1  Pengertian PSAK 50

PSAK 50 adalah merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang instrumen keuangan: penyajian. Semua paragraf yang terdapat dalam PSAK 50 memiliki kekuatan mengatur  Pernyataan tersebut wajib diterapkan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai asset keuangan entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain.

2.2  Pelaporan Keuangan

Sebagian besar sistem akuntansi dirancang untuk menghasilkan informasi untuk pelaporan internal dan eksternal. Informasi eksternal sifatnya jauh lebih ringkas di bandingkan informasi yang dilaporkan pada pemakai internal. Hal ini dapat di mengerti, karena perusahaan tidak mau mengungkapkan setiap rincian dari keuangan internalnya kepada pihak luar. Oleh karena itulah pelaporan keuangan eksternal diatur oleh lembaga yang dibentuk untuk membuat standar atau prinsip-prinsip yang dirancang untuk mendefinisikan secara saksama informasi apa yang harus diungkapkan oleh perusahaan kepada pihak luar. Standar akuntansi juga menciptakan metode yang seragam untuk menyajikan informasi sehingga laporan keuangan untuk berbagai perusahaan yang berbeda dapat dibandingkan dengan lebih muda.

Laporan keuangan untuk tujuan umum merupakan pusat dari akuntansi keuangan. Tiga laporan keuangan utama ini terdiri atas:

1.      Neraca, pada suatu waktu tertentu, melaporkan sumberdaya yang dimiliki perusahaan(asset), kewajiban perusahaan(utang), dan selisih bersih antara asset dan kewajiban, yang mewakili ekuitas atau modal pemilik.

2.      Laporan laba rugi, untuk rentang waktu tertentu, melaporkan asset bersih yang dihasilkan oleh operasi perusahaan (pendapatan), asset bersih yang digunakan(beban), dan selisihnya yang disebut laba bersih. Laporan laba rugi merupkan usaha terbaik akuntan dalam mengukur kinerja ekonomis suatu perusahaan pada periode tertentu.

3.      Laporan arus kas, untuk rentang waktu tertentu, melaporkan jumlah kas yang dihasilkan dan digunakan oleh perusahaan melalui tiga jenis aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang paling objektif karena tidak menggunakan berbagai estimasi dan penilaian akuntansi yang dibutuhkan untuk menyusun neraca dan laporan laba rugi.

2.3  Elemen-elemen Laporan Keuangan

adapun elemen-elemen dalam laporan keuangan adalah:

1.      aset (asset) merupakan kemungkinan manfaat ekonomi di masa yang akan dating yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atau kejadian di masa lalu.

2.      Kewajiban (liability) merupakan kemungkinan pengorbanan manfat ekonomi di masa yang akan dating yang timbul dari kewajiban sekarang dari suatu entitas untuk mengalihkan aset atau menyediakan jasa kepada entitas lain pada masa yang akan dating sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu.

3.      Modal (equity) merupakan sisa kepemilikan atas aset dari suatu entitas setelah dikurangi kewajiban-kewajibannya.

4.      Investasi oleh Pemilik adalah peningkatan modal dari perusahaan bisnis tertentu yang dihasilkan dari pengalihan dari entitas lain atau sesuatu yang bernilai untuk mendapatkan atau meningkatkan kepemilikannya dalam perusahaan tersebut. Aset merupakan yang paling banyak diterima sebagai investasi oleh pemilik, tetapi hal lain yang dapat diterima bisa berupa jasa.

5.      Distribusi kepada Pemilik merupakan penurunan modal dari perusahaan bisnis tertentu yang dihasilkan dari pengalihan aset, pemberian jasa atau timbul kewajiban oleh perusahaan kepada pemilik. Distribusi kepada pemilik ini akan menurunkan kepemilikan dalam perusahaan.

6.      Laba Komprehensif merupakan perubahan dalam modal perusahaan bisnis   selama periode dari transaksi, kejadian, dan kondisi lainya yang berasal dari sumber-sumber selain pemilik. Termasuk di dalamnya adalah semua perubahan dalam modal selama suatu periode kecuali yang berasal dari investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik.

7.      Pendapatan (revenue) adalah arus masuk atau peningkatan lain dari aset suatu entitas atau pelunasa kewajibanya dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa atau aktivitas lainyang merupakan usaha terbesar yang sedang dilakukan entitas.

8.      Beban (expense) adalah arus keluar atau penggunaan lain dari aset atau timbulnya kewajiban dari penyerahan barang, pemberian jasa atau pelaksanaan aktivitas lainya.

9.      Keuntungan (gain) adalah peningkatan dalam ekuitas dari transaksi dan kondisi lainya yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari investasi pemilik.

10.  Kerugian (loss) adalah penurunan dalam modal dari transaksi yang terjadi dari suatu entitas, kejadian, dan kondisi lainya yang mempengaruhi entitas.

Sebelum penyajian di dalam laporan keuangan ada hal yang perlu diperhatikan  berkaitan erat dengan pengakuan adalah pengukuran. Terdapat lima atribut pengukuran saat ini yang banyak digunakan dalam praktik:

1.      Biaya historis (historical cost) merupakan harga setara kas untuk barang atau jasa pada tanggal perolehan. Contohunsur yang diukur dengan menggunakan biaya historis adalah tanah, bangunan, perlatan, dan sebagian besar persediaan.

2.      Biaya pengganti saat ini (current replacement cost) adalah haraga setara kas yang ditukar pada saat ini untuk membeli atau menggantikan barang atau jasa yang sejenis. Contoh beberapa persediaan yang mengalami penurunan penilaian sejak diperoleh.

3.      Nilai pasar saat ini (current market value) adalah harga kas yang setara dengan harga yang bisa ditetapkan dengan menjual aset dalam kondisi penjualan biasa. Contoh beberapa instrument keuangan.

4.      Nilai realisasi bersih (net realizable value) adalah sejumlah kasa yang diharapkan akan diterima dari konversi aset dalam aktivitas bisnis normal. Contoh piutang dagang

5.      Nilai sekarang atau nilai yang didiskontokan (present atau discounted value) adalah jumlah arus masuk kas bersih di masa yang akan datang atau arus kas keluar yang didiskontokan ke nilai sekarang pada tingkat suku bunga yang sesuai. Contoh piutang jangka panjang, utang jangka panjang, dan aset operasi jangka panjang yang dianggap mengalami penurunan nilai.

BAB III

STUDI KASUS

3.1  Gambaran umum Perusahaan

Enron adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan pada 1930 sebagai Northern Natural Gas Company, sebuah konsorsium dari Northern American Power and Light Company, Lone Star Gas Company, dan United Lights and Railways Corporation. Kepemilikan konsorsium ini secara bertahap dibubarkan antara  1941 hingga 1947 melalui penawaran saham kepada publik. Pada 1979, Northern Natural Gas mengorganisir dirinya sebagai perusahaan induk, Internorth, yang menggantikan Northern Natural Gas di New York Stock Exchange. Enron sebelum tahun 2001 mempekerjakan sekitar 21.000 orang pegawai dan merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dalam bidang listrik, gas alam, bubur kertas , serta komunikasi (wikipedia.co.id).

Pada februari 2001, Enron telah dipandang sebagai model perusahaan pada industri tradisional yang mengadaptasi dan menciptakan perusahaan mereka menjadi perusahaan yang sukses pada era informasi. Bahkan penelitian yang dilakukan oleh majalah fortune edisi bulan tersebut menyatakan Enron sebagai perusahaan paling inovatif di Amerika selama enam tahun terakhir. Hingga tanggal 16 Oktober 2001, cerita tentang Enron tampak sama dengan perusahaan sejenis

Pada titik ini sayangnya, cerita tentang Enron berubah menjadi sesuatu yang tak dapat dipercaya, dan yang pasti merupakan salah satu skandal akuntansi yang paling mahal sepanjang sejarah.

Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan kuartal ketiga. Pengumuman kepada pers menyatakan bahwa pro forma laba bersih Enron telah meningkat menjadi $393 juta pada kuartal ketiga tersebut, dibandingkan dengan $292 juta pada tahun sebelumnya. Pimpinan perusahaan Enron, Kenneth Lay, menyatakan bahwa Enron secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik dan ia memilih untuk tidak menjelaskan secara rinci tentang pembebanan biaya akuntansi khusus sebesar $1 miliar yang menyebabkan hasil actual pada periode tersebut, yang bila dilaporkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menjadi kerugian sebesar  $644 juta.

Pengumuman kepada pers tersebut memberikan peringatan kepada Wall Street. Para analis dan reporte bisnis mulai menggali untuk mengetahui apa yang terjadi di balik pembebenan sebesar $1 miliar tersebut. Selama dua hari berikutnya, dua reporter dari The Wall Street Journal, Jhon Emshwiller dan Rebecca Smith, melaporkan bahwa pembebanan $1 miliar tersebut berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan dengan perusahaan yang didirikan oleh direktur keuangan Enron. Terbukanya rahasia ini menimbulkan kecurigaan terhadap Enron, kecurigaan tersebut semakin kuat ketika diperoleh informasi yang lebih rinci tentang perusahaan yang didirikan oleh ndirektu keuangan Enron, dengan cara yang digunakan Enron untuk melaporkan pendapatan, dan budaya perusahaan secara umum. Harga saham perusahaan ini turn secara drastis dari $36,00 per lembarnya pada minggu sebelum tanggal 16 Oktober 2001 hingga menjadi $0,26 per lembarnya enam minggu kemudian.

Pada 2 Desember 2001, Enron mengajukan permohonan perlindungan Chapter 11 akibat kebangkrutan yang melanda perusahaan tersebut. Kebangkrutan ini disebabkan kegagalan pada proses bisnis dan manajemen (Eiteman, dkk, 2007). Juga akibat adanya penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif (wikipedia.co.id).

Jeffrey Skilling menjelaskan kebangkrutan Enron disebabkan terganggunya proses bisnis akibat credit rating perusahaan menurun pada November 2001. Hal ini dikarenakan sebagai perusahaan trading, membutuhkan rating nilai investasi untuk melakukan perdagangan dengan perusahaan lain. Tidak ada nilai yang baik, maka tidak akan ada perdagangan (Eiteman, dkk, 2007).

Terjadinya penurunan nilai rating investasi perusahaan disebabkan hutangnya yang terlalu besar, yang sebelumnya tidak tercatat dalam neraca (off balance sheet) kemudian diklasifikasikan ulang sehingga tercatat dalam neraca (on balance sheet). Hutangnya tidak hanya sebesar $13 juta tetapi bertambah hingga sebesar $38 juta. Klasifikasi ulang dilakukan karena terdapat banyak special purpose entity (SPEs) dan kerjasama yang tidak tercatat dalam neraca yang memiliki banyak hutang. Sehingga terjadi ketidakcocokan saat dilakukan konsolidasi ulang yang kemudian menyebabkan nilai ekuitas perusahaan jatuh (Eiteman, dkk, 2007).

Pada kasus Enron ini, lembaga-lembaga eksternal juga ikut bertanggung jawab terjadinya kasus tersebut. Diantaranya;

1.      Auditor. Arthur Andersen (satu dari lima perusahaan akuntansi terbesar) adalah kantor akuntan Enron. Tugas dari Andersen adalah melakukan pemeriksaan dan memberikan kesaksian apakah laporan keuangan Enron memenuhi GAAP (generally accepted accounting practices). Andersen, disewa dan dibayar oleh Enron. Andersen juga menyediakan konsultasi untuk Enron, dimana hal ini melebihi wewenang dari akuntan publik umumnya. Selain itu Andersen mengalami konflik kepentingan akibat pembayaran yang begitu besar dari Enron, $5 juta untuk biaya audit dan $50 juta untuk biaya konsultasi.

2.       Konsultan hukum. Konsultan hukum Enron, khususnya Vinson & Elkins juga disewa oleh Enron. Konsultan hukum ini bertanggungjawab untuk menyediakan opini hukum atas strategi, struktur, dan legalitas umum atas semua yang dilakukan oleh Enron. Sama dengan Andersen, saat ditanyakan mengapa tidak ikut menghalangi ide dan aktivitas ilegal Enron, konsultan hukum ini menjelaskan bahwa Enron tidak memberikan informasi yang lengkap, khususnya tentang kepemilikan di SPEs.

3.      Regulator. Enron sebagai perusahaan yang melakukan perdagangan di pasar energi diawasi oleh Federal Energy Regulatory Commission (FERC), akan tetapi FERC tidak melakukan pengawasan secara mendalam. Hal ini dikarenakan Enron melakukan aktivitasnya dalam perdagangan listrik tidak di satu negara, yaitu antar negara.

4.      Pasar ekuitas. Sebagai perusahaan publik, Enron diharuskan mengikuti peraturan dari SEC. Akan tetapi dalam pengawasannya SEC, tidak melakukan investigasi secara mendalam atau melakukan konfirmasi ulang terhadap Enron. SEC hanya mengandalkan pada testimoni yang dibuat oleh lembaga lain seperti auditor perusahaan (Arthur Andersen). Sedangkan NYSE mengharuskan Enron memenuhi peraturan perdagangan di NYSE. Berbeda dengan SEC, NYSE tidak hanya melakukan verifikasi firsthand.

5.       Pasar hutang. Enron, seperti perusahaan lainnya menginginkan dan membutuhkan sebuah nilai rating. Sehingga Enron membayar  Standard & Poors serta Moody’s untuk memberikan nilai rating. Rating ini dibutuhkan untuk sekuritas hutang perusahaan yang diterbitkan dan diperdagangkan di pasar. Yang menjadi masalah, perusahaan rating tersebut hanya melakukan analisis sebatas pada data yang diberikan kepada mereka oleh Enron, operasional dan aktivitas keuangan Enron. Terjadi perdebatan apakah perusahaan rating harus memeriksa total hutang perusahaan atau tidak. Khususnya yang berkaitan dengan SPEs.

Meningkatnya defisit dalam arus kas perusahaan menyebabkan timbulnya masalah manajemen keuangan yang mendasar pada Enron. Pertumbuhan perusahaan membutuhkan adanya modal eksternal. Tambahan modal dapat diperoleh dari hutang baru dan ekuitas baru. Ken Lay dan Jeff Skilling, enggan untuk menerbitkan jumlah besar dari ekuitas baru. Karena akan mendilusi laba dan jumlah saham yang dipegang oleh pemegang saham.  Pilihan menggunakan utang juga terbatas, dengan tingkat utang yang tinggi menyebabkan rating Enron hanya sebesar BBB, tingkat rating yang rendah oleh lembaga pemberi rating (Eiteman, dkk, 2007).

Andrew Fastow bersama dengan asistennya membuat SPEs, alat yang digunakan dalam jasa keuangan. SPEs memiliki dua tujuan penting, pertama; menjual aset-aset yang bermasalah ke rekanan. Enron menghilangkan aset tersebut dari neraca, mengurangi tekanan akibat utang dan menyembunyikan kinerja buruk investasi. Hal ini dapat mendatangkan dana tambahan untuk membiayai kesempatan investasi baru. Kedua; memperoleh pendapatan untuk memenuhi laba yang disyaratkan oleh Wall Street.

SPEs dibiayai dari tiga sumber; (1) ekuitas dalam bentuk saham tresuri, (2) ekuitas dalam bentuk minimum 3% dari aset yang berasal dari pihak ketiga yang tidak berhubungan, (3) jumlah yang besar dari utang bank. Modal ini berada pada sisi kanan neraca SPEs, akan tetapi pada sisi kiri modal digunakan untuk membeli aset dari Enron. Hal ini menyebabkan harga saham SPEs berkaitan dengan harga saham Enron. Saat saham SPEs naik, maka saham Enron ter-apresiasi. Sedangkan saat harga saham SPEs turun, maka harga saham Enron ter-depresiasi (Eiteman, dkk, 2007).

Menurunnya harga saham Enron hingga $47 per lembar saham pada bulan Juli 2001, menyebabkan investor curiga. Hal ini menyebabkan Sherron Watkins, wakil presiden Enron mencoba memperingatkan Kenneth Lay dengan membawa 6 lembar surat yang menjelaskan proses akuntan yang tidak wajar sehubungan dengan SPEs dan memperingatkan akan kecurangan proses akuntan. Akan tetapi peringatan Sherron Watkins tidak dihiraukan oleh Ken Lay, sehingga terjadilah tsunami di Enron. Harga sahamnya jatuh hingga tersisa $1 per lembar saham yang menyebabkan Enron bangkrut (Velasquez, 2006).Pada Bulan Februari 2002, Sherron Watkins dipanggil oleh DPR untuk menjelaskan skandal Enron, tentang aktivitas akuntansi perusahaan. Kemudian Sherron Watkins menjelaskan semua permasalahan tersebut, dan menyebabkan dirinya dijuluki sebagai courageous whistleblower (Velasquez, 2006).

3.2  Analisis Kasus

Pada kasus ini dapat kita lihat bahwa Enron mengadopsi model SWM (Shareholder Wealth Maximization), dengan asumsi bahwa pasar efisien. Ini mengandung makna, harga saham selalu tepat memproyeksikan harapan akan return dan risiko yang dipersepsikan oleh investor. Model SWM ini fokus pada maksimalisasi nilai jangka panjang, bukan hanya jangka pendek. Sedangkan Enron lebih berfokus pada tujuan jangka pendek untuk memenuhi komitmen dengan Wall Street. Fokus jangka pendek oleh manajemen dan investor ini disebut dengan impatient capitalism.

Pertanyaan dan jawaban:

1.      Manakah dalam sistem pengelolaan perusahaan, baik internal maupun eksternal yang menjadi penyebab utama kegagalan Enron?

Internal

Masalah yang berasal dari BOD yang bersinergi dengan Andy Fastow membentuk SPEs. SPEs ini digunakan sebagai perusahaan pengalihan utang Enron dan aset Enron yang bermasalah. Tujuan SPE yaitu;

Ø  Menjual aset Enron yang bermasalah untuk mendapatkan dana investasi baru

Ø  Menjual investasi yang bermasalah ke rekanan dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan sesuai dengan target dari Wall Street

Eksternal

Ø  Auditor: Arthur Andersen bersikap tidak independen dalam mengaudit laporan keuangan Enron

2.      Jelaskan bagaimana seharusnya pemegang saham individu dan komponen dari sistem pengelolaan perusahaan mencegah masalah pada Enron atau menyelesaikan masalah sebelum terjadi krisis?

Untuk mencegah masalah:

Ø  Auditor: melakukan audit sesuai dengan kode etik profesi akuntan dan GAAP. Audit forensik – Audit investigatif

Ø  Legal counsel: seharusnya melakukan investasi secara detail dan menyeluruh pada manajemen, khususnya yang menyangkut aspek legalitas pada kepemilikan dari SPEs.

Ø  Regulator: bertanggungjawab mengawasi perusahaan secara mendalam, penerbitan peraturan dan UU khususnya dalam GCG

Ø  Equity market: seharusnya tidak langsung percaya pada nama besar/ reputasi besar KAP Arthur Andersen tetapi juga melakukan analisis laporan keuangan intensif dan investigasi secara mendalam tidak hanya berdasar pada hasil audit.

Ø  Debt market: memberi rating perusahaan sesuai dengan hasil investigasi yang mendalam

Ø  Bank and Bankers: bersikap independen dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan dan menganalisis hubungan kepemilikan antar perusahaan

Menyelesaikan masalah yang terjadi:

Ø  Menerbitkan peraturan yang jelas untk mengatur transparansi pengungkapan transaksi keuangan antar perusahaan (regulator)

Ø  Tuntutan hukum terhadap manajemen Enron yang bertanggung-jawab atas terjadinya permasalahan ini

Ø  Dibubarkannya firma KAP Arthur Andersen

Ø  Jasa audit KAP dipisah dengan jasa konsultan perusahaan untuk independensi KAP

Ø  Banyak kasus auditor mengaudit laporan keuangan perusahaan tidak bekerja dibawah pengawasan komite audit (KA) dan tidak bebas dari pengaruh manajemen senior perusahaan – sehingga perlu KA dari eksternal seperti akademisi dan praktisi akuntansi.

3.      Jika semua perusahaan publik di Amerika menjalankan operasinya seperti Enron, mengapa orang akan berpikir hal ini akan menjadi isolated incident, dan bukan contoh dari banyak kegagalan?

Ø  Karena masalah Enron melibatkan pihak-pihak internal maupun eksternal dalam bentuk kecurangan yang sistemik. Sehingga sulit mengungkapkan kecurangan yang Enron lakukan. Hal inilah yang mendorong pemerintah Amerika mengeluarkan Sarbanes Oxley Act 2002, pada tanggal 30 Juli 2002.

BAB IV

PENUTUP

4.1  Kesimpulan

 Dari analisis dan evaluasi yang disajikan dalam bab sebelumnya, dengan mengacu kepada uraian teoritis yang ada, maka penulis mencoba menarik kesimpulan bahwa  tidak terdapat perbedaan tingkat kelengkapan penyajian informasi keuangan setiap perusahaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Dewan Standar Akuntansi Keuangan,2010,”PSAK 50 (Revisi 2010):Instrument Keuangan: Penyajian, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Farichah,2009,”Analisis Hubungan Antara Karakteristik dan Kualitas Pengungkapan Pada Laporan Keuangan Perusahaan di Indonesia”Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.14 No.2.Juli 2009.

Sadjiarto,Arya,1999.”Akuntansi Internasional: Harmonisasi Versus Standarisasi.”Jurnal Akuntansi dan Keuangan,Vol.1, No.2, Hal 144-161

Stice, Earl K,2009,”Akuntansi Keuangan ,”Jakarta, Salemba Empat.

PSAK No 61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1              Latar Belakang

Udang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menetapkan bahwa dalam rangka membiayai dan mendukung kegiatan prioritas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, pemerintah dapat mengadaan pinjaman dan/atau menerima hibah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Di samping itu Pemerintah selaku pejabat publik, dituntut untuk transparan dan akuntabilitas dalam mengungkapkan informasi dan laporan yang akurat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan berwenang untuk melakukan pengelolaan utang dan piutang, mengadakan utang Negara atau menerima hibah, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kewenangan yang ada pada Menteri Keuangan tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan Tata Cara Pengadaaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI  Nomor 2 tahun 2006, terdapat pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah kepada daerah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang mensiratkan bahwa baik pinjaman maupun hibah harus di tatausahakan, diadministrasi, pertanggungjawabkan dan diakuntasikan secara baik sehingga laporan yang disajikan akan memberikan manfaat bagi pengambil keputusan Oleh karena masih banyaknya perilaku-perilaku yang tidak terpuji yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik yang menandakan bahwa masih adanya celah untuk berbuat sesuatu yang tidak patut serta adanya kewajiban untuk transparansi dan akuntabilitas publik namun demikian ketentuan-ketentuan di atas masih kurang efektif dilaksanakan dengan kecenderungan dari pengguna dana hibah dan bantuan pemerintah untuk tidak melaporkan hibah digunakan (tidak dengan mekanisme APBN) oleh karena itulah perlunya pedoman Akuntansi berupa PSAK 61 tentang Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah,          Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul: “PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN  (PSAK) NO 61 TENTANG AKUNTANSI HIBAH PEMERINTAH DAN PENGUNGKAPAN BANTUAN PEMERINTAH”.

1.2              Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah penulisan ini adalah Bagaimana penerapan PSAK No 61 tentang Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah  ?

1.3              Tujuan Penulisan

Tujuan diadakannya penulisan ini adalah Untuk mengetahui Penerapan PSAK No 61 tentang Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah

1.4              Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah:

1.            Bagi penulis

Penulisan ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai PSAK No 61 Tentang Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah.

2.            Bagi penulis selanjutnya,

Sebagai bahan referensi dan kerangka acuan yang bermanfaat bagi penulis selanjutnya.

 BAB II

LANDASAN TEORI

2.1.      Ruang Lingkup PSAK 61

01. Pernyataan ini diterapkan untuk akuntansi, dan pengungkapan, atas hibah pemerintah dan pengungkapan atas bentuk lain bantuan pemerintah.

02. Pernyataan ini tidak berhubungan dengan:

(a) masalah khusus yang timbul dalam akuntansi atas hibah pemerintah pada laporan keuangan yang mencerminkan dampak dari perubahan harga atau informasi tambahan yang memiliki sifat serupa;

(b) bantuan pemerintah yang diberikan kepada entitas dalam bentuk manfaat yang tersedia dalam menentukan laba atau rugi kena pajak, atau dalam bentuk manfaat yang ditentukan atau yang terbatas pada dasar liabilitas pajak penghasilan. Misalnya manfaat masa bebas pajak penghasilan, kredit pajak investasi, penyisihan atas penyusutan yang dipercepat, dan pengurangan tarif pajak penghasilan; dan

c) partisipasi pemerintah dalam kepemilikan entitas.

2.2       Definisi

03. Berikut adalah istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

Bantuan pemerintah adalah tindakan oleh pemerintah yang dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi spesifik kepada satu entitas atau beberapa entitas yang memenuhi kualifikasi tertentu. Bantuan pemerintah untuk tujuan Pernyataan ini tidak mencakup manfaat yang diberikan secara tidak langsung melalui tindakan yang mempengaruhi kondisi perdagangan umum, seperti penyediaan/atau pembangunan infrastruktur di daerah yang sedang berkembang atau pemberlakuan batasan perdagangan terhadap pesaing.

Hibah pemerintah adalah bantuan oleh pemerintah dalam bentuk pemindahan sumber daya kepada entitas sebagai imbalan atas kepatuhan entitas di masa lalu atau masa depan sesuai dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasi entitas tersebut. Hibah pemerintah tidak termasuk jenis bantuan pemerintah yang tidak memiliki nilai yang memadai bagi entitas dan transaksi dengan pemerintah yang tidak dapat dibedakan dari transaksi perdagangan normal entitas.

Hibah yang terkait dengan aset adalah hibah pemerintah yang kondisi utamanya adalah bahwa entitas yang memenuhi syarat harus melakukan pembelian, membangun atau membeli aset jangka panjang. Kondisi tambahan mungkin juga ditetapkan dengan membatasi jenis atau lokasi aset atau periode aset tersebut diperoleh atau dimiliki.

Hibah yang terkait dengan penghasilan adalah hibah pemerintah selain dengan hibah yang terkait dengan aset.

Nilai wajar adalah jumlah suatu aset dapat dipertukarkan antara pembeli dan penjual yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Pemerintah mengacu pada pemerintah, instansi pemerintah, dan badan serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Pinjaman yang dapat dimaafkan (forgivable loans) adalah pinjaman yang mana pemberi pinjaman menyanggupi untuk membebaskan pembayaran kembali tergantung pada kondisi yang ditentukan sebelumnya.

04. Bantuan pemerintah memiliki jenis yang bervariasi baik sifat bantuan yang diberikan dan kondisi yang biasanya melekat terhadap bantuan tersebut. Tujuan bantuan tersebut mungkin untuk mendorong entitas untuk memulai suatu tindakan yang tidak biasanya diambil jika bantuan tidak diberikan.

05. Penerimaan bantuan pemerintah oleh entitas mungkin signifikan untuk penyusunan laporan keuangan dengan dua alasan. Pertama, jika sumber daya telah dialihkan, maka suatu metode akuntansi yang sesuai untuk pengalihan harus ditentukan. Kedua, sangat dibutuhkan untuk memberikan indikasi sejauh mana entitas telah memperoleh manfaat atas bantuan tersebut selama periode pelaporan. Hal ini akan memberikan perbandingan laporan keuangan entitas yang memperoleh bantuan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan dengan laporan keuangan entitas lain.

06. Hibah pemerintah terkadang disebut dengan nama lain seperti subsidi, tunjangan (subventions), atau hadiah.

2.3       HIBAH PEMERINTAH

07. Hibah pemerintah, termasuk hibah nonmoneter pada nilai wajar, tidak boleh diakui sampai terdapat keyakinan yang memadai bahwa:

(a) entitas akan mematuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut; dan

(b) hibah akan diterima.

08. Hibah pemerintah tidak diakui sampai terdapat keyakinan yang memadai bahwa entitas akan mematuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut, dan hibah akan diterima. Penerimaan atas hibah tidak dengan sendirinya memberikan bukti yang meyakinkan bahwa kondisi yang melekat pada hibah telah atau akan dipenuhi.

09. Cara penerimaan hibah tidak berdampak terhadap metode akuntansi yang digunakan dalam kaitannya dengan hibah. Dengan demikian hibah dicatat dengan cara yang sama baik diterima dalam bentuk kas atau sebagai pengurang liabilitas kepada pemerintah.

10. Pinjaman dari pemerintah yang dapat dimaafkan diperlakukan sebagai hibah pemerintah jika terdapat keyakinan yang memadai bahwa entitas akan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pembebasan pinjaman.

11. Manfaat atas pinjaman pemerintah yang memiliki tingkat bunga di bawah tingkat bunga pasar diperlakukan sebagai hibah pemerintah. Pinjaman tersebut diakui dan diukur sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2006): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Manfaat pinjaman dengan tingkat bunga di bawah tingkat bunga pasar diukur sebagai perbedaan antara nilai tercatat awal pinjaman yang ditentukan sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2006) dan jumlah yang diterima. Manfaat tersebut dicatat sesuai dengan Pernyataan ini. Entitas mempertimbangkan kondisi dan kewajiban yang telah, atau harus, dipenuhi ketika mengidentifikasi biaya yang dimaksudkan akan dikompensasikan dengan manfaat dari pinjaman.

12. Sekali suatu hibah pemerintah diakui setiap aset kontinjensi atau liabilitas kontinjensi yang terkait diberlakukan sesuai dengan PSAK 57 (revisi 2009): Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi.

13. Hibah pemerintah diakui dalam laba rugi dengan dasar yang sistematis selama periode entitas mengakui sebagai beban atas biaya terkait yang dimaksudkan akan dikompensasikan dengan hibah.

14. Terdapat dua pendekatan umum untuk akuntansi atas hibah pemerintah: pendekatan modal, hibah diakui diluar laba rugi, dan pendekatan penghasilan, hibah diakui dalam laba rugi selama satu periode atau lebih.

15. Alasan yang mendukung pendekatan modal adalah sebagai berikut:

(a) hibah pemerintah adalah alat pembiayaan dan seharusnya diperlakukan demikian dalam laporan posisi keuangan daripada diakui dalam laba rugi untuk saling hapus dengan pos-pos biaya yang didanai hibah pemerintah. Disebabkan diperkirakan tidak ada pembayaran kembali yang diharapkan, hibah harus diakui di luar laba rugi.

(b) adalah tidak tepat untuk mengakui hibah pemerintah dalam laba rugi, karena hibah tidak dihasilkan, tetapi merupakan insentif yang diberikan pemerintah tanpa biaya terkait.

16. Argumentasi yang mendukung pendekatan penghasilan adalah sebagai berikut:

(a) disebabkan hibah pemerintah merupakan penerimaan dari suatu sumber selain dari pemegang saham, hibah tidak boleh diakui secara langsung dalam ekuitas tetapi harus diakui dalam laba rugi pada periode yang sesuai;

(b) hibah pemerintah jarang sekali tanpa alasan. Entitas memperoleh hibah berdasarkan kepatuhan entitas terhadap

kondisi yang ditentukan dan memenuhi kewajiban yang akan dihadapi. Oleh karena itu, hibah diakui dalam laba rugi selama periode entitas mengakui sebagai beban atas biaya terkait yang dimaksudkan akan dikompensasikan dengan hibah; dan

(c) disebabkan pajak penghasilan dan pajak lain merupakan beban, hal logis untuk memperlakukan hibah pemerintah, yang merupakan perpanjangan dari kebijakan fiskal, dalam laba rugi.

17. Hal yang sangat mendasar atas pendekatan penghasilan adalah hibah pemerintah diakui dalam laba rugi dengan dasar yang sistematis dan rasional selama periode entitas mengakui sebagai beban atas biaya terkait yang dimaksudkan akan dikompensasikan dengan hibah. Pengakuan hibah pemerintah dalam laba rugi atas dasar penerimaan tidak sesuai dengan asumsi akrual (lihat PSAK 1 (revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan) dan hanya dapat diterima jika tidak terdapat dasar lain untuk mengalokasikan hibah kepada periode selain periode hibah diterima.

18. Umumnya, periode entitas mengakui biaya atau beban yang terkait hibah pemerintah dengan mudah dapat diketahui. Dengan demikian, hibah yang diakui berdasarkan pengakuan beban tertentu, diakui dalam laba rugi pada periode yang sama dengan beban tersebut. Demikian pula, hibah yang terkait dengan aset yang dapat disusutkan biasanya diakui dalam laba rugi selama periode dan dalam proporsi pengakuan beban penyusutan aset tersebut.

19. Hibah yang terkait dengan aset yang tidak dapat disusutkan mungkin juga mensyaratkan pemenuhan kewajiban tertentu dan dengan demikian akan diakui dalam laba rugi selama periode terjadinya biaya untuk memenuhi kewajiban. Misalnya, hibah tanah mungkin mensyaratkan pendirian bangunan di lokasi tersebut dan hal yang tepat untuk mengakui hibah dalam laba rugi selama umur manfaat bangunan.

20. Hibah terkadang diterima sebagai bagian dari paket bantuan keuangan atau bantuan fiskal dengan sejumlah kondisi menyertainya. Dalam hal demikian, kehati-hatian diperlukan dalam mengidentifikasi kondisi yang menimbulkan biaya dan beban yang menentukan periode dimana bantuan akan diperoleh. Hal yang mungkin tepat untuk mengalokasikan sebagian dana hibah dengan suatu dasar tertentu dan bagian lain dengan dasar yang lain.

21. Hibah pemerintah yang menjadi piutang entitas sebagai kompensasi atas beban atau kerugian yang telah terjadi atau dalam rangka dukungan keuangan segera kepada entitas tanpa beban terkait di masa yang akan datang, diakui dalam laba rugi pada periode hibah tersebut menjadi piutang.

22. Dalam keadaan tertentu, hibah pemerintah dapat diberikan dalam rangka dukungan keuangan segera kepada entitas daripada sebagai insentif untuk melakukan pengeluaran tertentu. Hibah tersebut mungkin terbatas pada entitas tertentu dan mungkin tidak tersedia untuk seluruh pihak dalam kelompok entitas penerima tersebut. Keadaan ini dapat memberikan hak untuk mengakui hibah dalam laba rugi pada periode entitas memenuhi kualifikasi untuk menerima hibah tersebut, dengan pengungkapan yang cukup untuk memastikan bahwa dampaknya dapat dipahami secara jelas.

23. Hibah pemerintah dapat menjadi piutang entitas sebagai kompensasi atas beban atau kerugian yang telah terjadi dalam periode sebelumnya. Hibah tersebut diakui dalam laba rugi pada periode hibah menjadi piutang, dengan pengungkapan untuk memastikan bahwa dampaknya dapat dipahami secara jelas.

2.4       Hibah Pemerintah Nonmoneter

24. Hibah pemerintah dapat berbentuk penyerahan aset nonmoneter, seperti tanah atau sumber daya lain, untuk digunakan oleh entitas. Dalam keadaan ini adalah lazim untuk menentukan nilai wajar aset nonmoneter dan mencatat hibah dan aset pada nilai wajar. Sebagai alternatif terkadang dapat saja mencatat aset dan hibah berdasarkan jumlah nominal.

2.5       Penyajian Hibah yang Terkait dengan Aset

25. Hibah pemerintah yang terkait dengan aset, termasuk hibah nonmoneter pada nilai wajar, disajikan dalam laporan posisi keuangan, baik disajikan sebagai penghasilan ditangguhkan atau hibah tersebut dicatat sebagai pengurang nilai tercatat aset.

26. Dua metode penyajian dalam laporan keuangan hibah (atau bagian yang sesuai sebagai hibah) yang terkait dengan aset dianggap sebagai alternatif yang dapat diterima.

27. Satu metode mengakui hibah sebagai penghasilan tangguhan yang diakui dalam laba rugi dengan dasar sistematis selama umur manfaat aset.

28. Metode lain mengakui hibah sebagai pengurang dalam menghitung nilai tercatat aset. Hibah diakui dalam laba rugi selama umur manfaat aset yang dapat disusutkan sebagai pengurang beban penyusutan.

29. Pembelian aset dan penerimaan hibah terkait hibah dapat menyebabkan pergerakan besar dalam arus kas entitas. Untuk alasan ini dan untuk menunjukkan investasi bruto atas aset, pergerakan tersebut sering diungkapkan sebagai pos terpisah dalam laporan arus kas tanpa memperhatikan apakah hibah tersebut dikurangkan atau tidak dari aset terkait untuk tujuan penyajian laporan posisi keuangan.

2.6       Penyajian Hibah yang Terkait dengan Penghasilan

30. Hibah yang terkait dengan penghasilan terkadang disajikan sebagai kredit dalam laporan laba rugi komprehensif, baik secara terpisah atau dalam pos umum seperti “penghasilan lain-lain”; atau alternatif lain, sebagai pengurang dalam beban terkait.

31. Jika entitas menyajikan komponen laba rugi dalam laporan laba rugi terpisah sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 1 (revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan paragraf 79, maka entitas menyajikan hibah terkait dengan penghasilan sebagaimana disyaratkan paragraf 30 dalam laporan laba rugi terpisah tersebut.

32. Pendukung metode pertama menyatakan bahwa tidak tepat menetokan pos penghasilan dan beban serta pemisahan hibah dari beban akan membantu untuk memperbandingkannya dengan beban lain yang tidak dipengaruhi oleh hibah. Pendukung metode kedua menyatakan bahwa beban mungkin tidak akan ditanggung oleh entitas jika bantuan tidak tersedia dan penyajian beban tanpa salinghapus dengan hibah akan menyesatkan.

33. Kedua metode tersebut dianggap dapat diterima untuk penyajian hibah yang terkait dengan penghasilan. Pengungkapan hibah mungkin diperlukan untuk pemahaman yang lebih tepat atas laporan keuangan. Pengungkapan dampak hibah pada setiap pos penghasilan atau beban yang disyaratkan untuk diungkapkan secara terpisah pada umumnya diperlukan.

2.7       Pembayaran Kembali Hibah Pemerintah

34. Hibah pemerintah yang ternyata harus dibayar kembali diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi (lihat PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan). Pembayaran kembali hibah yang terkait dengan penghasilan diperhitungkan terlebih dahulu terhadap setiap saldo kredit ditangguhkan yang belum diamortisasi terkait dengan hibah tersebut. Jika pebayaran kembali melebihi saldo kredit

ditangguhkan, atau tidak ada lagi saldo kredit ditangguhkan, maka pembayaran kembali diakui segera dalam laba rugi. Pembayaran kembali hibah yang terkait dengan aset diakui dengan meningkatkan nilai tercatat aset atau mengurangi saldo penghasilan tangguhan dengan jumlah yang dibayar kembali. Akumulasi penyusutan tambahan yang seharusnya diakui dalam laba rugi seandainya hibah tidak ada, diakui segera dalam laba rugi.

35. Kondisi yang menimbulkan pembayaran kembali hibah yang terkait dengan aset mungkin mensyaratkan untuk memperhitungkan kemungkinan penurunan nilai atas jumlah tercatat baru dari aset tersebut.

2.8       BANTUAN PEMERINTAH

36. Bantuan pemerintah yang dikecualikan dari definisi hibah pemerintah di paragraf 03 merupakan beberapa bentuk bantuan pemerintah yang tidak memiliki nilai yang memadai bagi entitas dan transaksi dengan pemerintah yang tidak dapat dibedakan dari transaksi perdagangan normal entitas.

37. Contoh bantuan yang tidak memiliki nilai yang memadai adalah saran teknis atau saran pemasaran yang diberikan secara cuma-cuma dan ketentuan penjaminan. Contoh bantuan yang tidak dapat dibedakan dari transaksi perdagangan normal entitas adalah kebijakan pengadaan pemerintah yang menghasilkan sebagian penjualan entitas. Keberadaan atas manfaat mungkin tidak diragukan lagi tetapi setiap usaha untuk memisahkan aktivitas perdagangan dari bantuan pemerintah sangat arbiter.

38. Signifikansi atas manfaat pada contoh di atas akan membuat pengungkapan sifat, luas dan lamanya bantuan diperlukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan.

39. Dalam Pernyataan ini, bantuan pemerintah tidak termasuk kebijakan infrastruktur melalui perbaikan jaringan transportasi umum dan jaringan komunikasi serta penyediaan fasilitas yang diperbaiki seperti pengairan atau penyaluran air yang tersedia terus menerus untuk kepentingan seluruh masyarakat setempat.

2.9       PENGUNGKAPAN

40. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut:

(a) kebijakan akuntansi yang digunakan untuk hibah pemerintah, termasuk metode penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan;

(b) sifat dan luas hibah pemerintah yang diakui dalam laporan keuangan dan indikasi bentuk lain dari bantuan pemerintah yang mana entitas memperoleh manfaat langsung atas bantuan tersebut; dan

(c) kondisi yang belum terpenuhi dan kontinjensi lain yang melekat atas bantuan pemerintah yang telah diakui.

2.10     KETENTUAN TRANSISI

41. Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk pertama kali:

(a) mematuhi persyaratan pengungkapan yang sesuai; dan

(b) memilih salah satu dari:

(i) menyesuaikan laporan keuangan entitas terhadap perubahan kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan; atau

(ii) menerapkan ketentuan akuntansi dalam Pernyataan ini hanya untuk hibah atau bagian dari hibah yang menjadi tagihan atau harus dibayar kembali setelah tanggal efektif Pernyataan ini

2.11     TANGGAL EFEKTIF

42. Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. Penerapan dini diperkenankan.

BAB III

STUDI KASUS

Contoh Studi Kasus PSAK 61 Tentang Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah  yaitu:

1.         Pemerintah Indonesia memberikan Hibah berupa Aset yaitu Tanah dan hibah berupa Uang sebesar Rp.50.000.000,00 yang mendukung roda ekonomi di daerah tersebut dan bentuk perhatian dan sumbangan pemerintah agar daerah tersebut menuju ekonomi sehingga masyarakat sekitar memperoleh penghasilan lebih baik  dimana tanah tersebut yang berlokasi diluar pemukiman penduduk sekitar kepada PT.X yang sedang bergerak di bidang Industri yang mengelolah Daur Ulang Sampah menjadi Pupuk Organik.

            Adapun pencatatan Akuntansi yang dilakukan oleh PT.X tersebut atas Hibah Berupa Tanah dan Uang sebesar Rp.50.000.000,00 yaitu sebesar jumlah harga wajar Tanah pada saat ini misalnya pada Saat dilakukan hibah Tanah dari Pemerintah sebesar Rp.100.000.000,00 sedangkan saat ini nilai wajarnya sebesar Rp.125.000.000,00 maka dicatat dalam Neraca sebesar Rp.125.000.000,00 karena tanah mengalami kenaikan terus menerus di setiap Tahunnya dan tidak ada Depreasi atas Tanah ini, sedangkan hibah uang yaitu di catat sebesar Rp.50.000.000,00 yang di sajikan di Laporan Laba Rugi PT.X sebagai pendapatan hibah.

2.         Pemerintah memberikan Bantuan dana sebesar Rp.300.000.000,00 kepada Perusahaan Y yang hanya sebagai perantara untuk di berikan kepada masyarakat setempat karena mengalami bencana banjir.

Pencatatan yang dilakukan Perusahaan Y hanya di lakukan pengungkapan di catatan atas laporan keuangan karena pemerintah mengirimkan dana bantuan nya melewati rekening bank perusahaan Y, yang kemudian di ungkap di laporan CALK pendistribusian bantuan itu kepada masyarakat setempat.

3.         Instansi X memperoleh Hibah dari Jica (japan international cooperation agency) berupa peralatan kebakaran yang terdiri dari kendaraan roda 4 berupa mobil Patroli kebakaran hutan sebanyak 1 buah dengan harga perolehan Rp.200.000.000,00 yang di gunakan sebagai alat transportasi pemadaman kebakaran  dan alat-alat kebakaran dengan harga perolehan Rp.100.000.000,00.

Pencatatan yang dilakukan oleh instansi X berdasarkan dokumen dan berita acara serah terima barang-barang dari JICA sebagai dasar pencatatan di Aset Tetap seharga Wajar nya misalnya penerimaan hibah tersebut di Tahun 2005 dan baru dilakukan pencatatan di Tahun 2012 awal maka harga perolehan di kurangi dengan depresiasi selama 6 tahun misalkan mobil patroli dengan harga perolehan sebesar Rp.200.000.000,00 dan depresiasi 50.000.000,00 jadi yang dicatat yaitu 150.000.000,00 sedangkan  alat-alat kebakaran dengan harga perolehan Rp.100.000.000,00 dan depresiasi Rp.20.000.000 selama 6 tahun maka yang dicatat sesuai nilai wajarnya sebesar Rp.80.000.000.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1.  Masalah khusus yang timbul dalam akuntansi atas hibah pemerintah pada laporan keuangan yang mencerminkan dampak dari perubahan harga atau informasi tambahan yang memiliki sifat serupa; bantuan pemerintah yang diberikan kepada entitas dalam bentuk manfaat yang tersedia dalam menentukan laba atau rugi kena pajak, atau dalam bentuk manfaat yang ditentukan atau yang terbatas pada dasar liabilitas pajak penghasilan. Misalnya manfaat masa bebas pajak penghasilan, kredit pajak investasi, penyisihan atas penyusutan yang dipercepat, dan pengurangan tarif pajak penghasilan; dan partisipasi pemerintah dalam kepemilikan entitas.

2.   Pengungkapan, Entitas mengungkapkan hal-hal berikut:

(a) kebijakan akuntansi yang digunakan untuk hibah pemerintah, termasuk metode penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan; (b) sifat dan luas hibah pemerintah yang diakui dalam laporan keuangan dan indikasi bentuk lain dari bantuan pemerintah yang mana entitas memperoleh manfaat langsung atas bantuan tersebut; dan (c) kondisi yang belum terpenuhi dan kontinjensi lain yang melekat atas bantuan pemerintah yang telah diakui.

DAFTAR  PUSTAKA

Martani, Dwi. 2011. PSAK No 61 Akuntansi Hibah Pemerintah Dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah. Jakarta. Diunduh dari http://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/PSAK-61-Akuntansi-Hibah-Pemerintah-IAS-20-Gov-Grant-240911.pdf. (diakses 12 Maret 2012).

KSAP Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis No 10 Tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial. Diunduh dari http://www.ksap.org/Buletin/Bultek_10_Akuntansi_Belanja_Bantuan_Sosial.pdf. (diakses 12 Maret 2012).

Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. PSAK NO 61 Akuntansi Hibah Pemerintah Dan  

Pengungkapan Bantuan Pemerintah. Diunduh dari

http://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/ED-PSAK-61Akuntansi-Hibah-Pemerintah-dan-Pengungkapan-Bantuan-Pemerintah.pdf. (diakses 12 Maret 2012).

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO.61

AKUNTANSI HIBAH PEMERINTAH DAN PENGUNGKAPAN BANTUAN PEMERINTAH

Oleh :

HUSNA MARLIANA

ECICO10001

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM EKSTENSI

UNIVERSITAS JAMBI

2012

KATA PENGATAR

Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Alloh SWT, yang atas rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 61 Akuntansi Hibah Pemerintah Dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah”.Penulisan makalah adalah merupakan salah satu tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Seminar Akuntansi.

Dalam Penulisan makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini.

Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan, khususnya bagi penulis sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai, Amiin.

                                                                                    Jambi,    Maret 2012

                                                                                   

Penulis

DAFTAR ISI

                                                                                              Halaman

KATA PENGANTAR........................................................................................    i

DAFTAR ISI.......................................................................................................         ii

BAB I        PENDAHULUAN............................................................................                    1

1.1      Latar Belakang .........................................................................   2

1.2      Perumusan Masalah .................................................................   2

1.3      Tujuan Penulisan .....................................................................    2

1.4      Manfaat Penulisan ...................................................................   3

BAB II      LANDASAN TEORETIS

2.1    Ruang Lingkup PSAK 61 ………………………………...…   4

2.2    Definisi ………………………………………………………   4

2.3    Hibah Pemerintah ……………………………………………   6

2.4    Hibah Pemerintah Nonmoneter ……………………………... 11

2.5    Penyajian Hibah yang Terkait dengan Aset  ………………... 11

2.6    Penyajian Hibah yang Terkait dengan Penghasilan …………  12

2.7    Pembayaran Kembali Hibah Pemerintah ……………………  13

2.8    Bantuan Pemerintah ………………………………………… 14

2.9    Pengungkapan ………………………………………………. 15

2.10  Ketentuan Transisi …………………………………………..  15

2.11  Tanggal Efektif ……………………………………………… 15

BAB III     STUDI KASUS PSAK NO 61.........................................................      16

BAB IV     PENUTUP........................................................................................       18

DAFTAR PUSTAKA..........................................................................................      19